Oleh: Ummucim
@Kampusked.com – Bengkulu, Revisi Undang Undang MD3 menuai polemik di masyarakat bahkan Presiden Jokowi hingga pembukaan masa sidang DPR kali ini belum menandatangani hasil revisi UU MD3. Jokowi mengaku masih ingin meminta pandangan pakar terkait sejumlah pasal yang dinilai meresahkan masyarakat.

Pengesahan revisi UU MD3 oleh DPR dan pemerintah menuai protes dari sejumlah kalangan lantaran ada sejumlah pasal yang dinilai memperluas kewenangan DPR dan mengancam kebebasan berpendapat. Pasal-pasal yang mendapat sorotan antara lain Pasal 73 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, dan Pasal 245 tentang hak imunitas anggota dewan.

Persoalan pengesahan Undang Undang MD3 Oleh DPR menuai protes di sejumlah daerah bahkan ada yang berujung rusuh seperti yang terjadi di Provinsi Bengkulu sejumlah Mahasiswa melakukan aksi demo menolak UU MD3 yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkulu di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin 05/03/2018.

Dalam aksi tersebut sempat terjadi Ricuh, karena para pendemo memaksa menerobos masuk kedalam halaman kantor DPRD Provinsi Bengkulu yang dijaga oleh Kepolisian. Demo ini bertujuan untuk menolak UU MD3 yang direvisi. Pasalnya, point yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan dewan dapat menindak oknum yang merendahkan DPR menyiratkan lembaga perwakilan rakyat ini sebagai lembaga yang tidak boleh dikritik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here